Terlepas dari kasus Langsa itu,
saya sendiri sepakat dengan eksekusi yang dilakukan warga terhadap tindakan mesum dengan memandikan mereka dengan iar comberan. Yang saya tidak sepakat adalah proses pelaksanaan syariat diambil alih oleh negara.
Tetapi proses eksekusi ini harus dilakukan dengan kontrol perangkat gampong. Namun masalah yang telah terjadi saat ini adalah gampong juga telah diambil alih secara penuh oleh negara yang paling ditandai dengan Dana Desa. Kini gampong telah menjadi lembaga negara semacam kabupaten.
Padahal untuk membuat negara ini mandiri, gampong jangan dihegemoni negara karena menciptakan kebergantungan masyarakat bawah terhadap negara. Ksrena bila ini terjadi, saat negara collaps, seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat bawah ikut tumbang.
Padahal sebelumnya, seperti 1998 misalnya, saay negara collaps, masyarakat akar rumput tidak ikut merasakan dampaknya.
Tetapi inilah skenario yang diinginkan Elit Global, mereka menghegemoni negara untuk menguasai semua masyarakat. Tidak boleh ada aktivitas masyarakat tanpa bergantung pada mereka terutama ekonomi, bahkan agama dan kearifan lokal. Semua ingin dikuasai melalui ketergantungan penuh masyarakat kepada negara.
Dengan mengkondisikan agama bergantung kepada negara melalui formalisasi syariat Islam dan pelembagaan hukum adat, Elit Global telah menguasai agama dan adat. Sebab itulah saya tidak pernah setuju syariat Islam diformalisasikan, dilembaga negarakan, dibirokratisasikan. Itu membuat syariat Islam menjadi terhegemoni, terkangkangi oleh negara, oleh Jakarta, oleh Jawa, oleh Elit Global.
Sebab itulah saya selalu mengatakan formalisasi syariat Islam itu adalah memasukkan orang Aceh ke dalam kaus kaki.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar